Senandung Hikmah

LIMA RAPERDA KABUPATEN MUBA TAHUN 2016 DI SAHKAN

LIMA RAPERDA KABUPATEN MUBA TAHUN 2016 DI SAHKAN

Sekayu -

Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) resmi ditetapkan menjadi peraturan daerah, dan telah dilakukan penandatanganan keputusan bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muba dan Plt Bupati Muba Beni Hernedi pada rapat paripurna masa persidangan III rapat ke-V di ruang rapat Paripurna DPRD Muba, Senin (17/10/2016).

Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Muba Thabrani Riski membacakan lima raperda Kabupaten Muba tahun 2016 yang disahkan meliputi, 1. Raperda tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Muba, 2. Raperda tentang tanggung jawab sosial perusahaan, 3. Raperda tentang pembangunan gedung, 4. Raperda tentang kearsipan, dan 5. Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba.

Sebelumnya pada waktu yang sama DPRD Muba melaksanakan rapat paripurna masa persidangan III rapat ke-IV dalam rangka pembacaan hasil pembahasaan panitia-panitia khusus DPRD Muba terhadap tujuh Raperda Kabupaten Muba tahun 2016. Dalam kesempatan tersebut diawali dengan pembacaan hasil pembahasan dari juru bicara pansus 1 Ismawati SE, kemudian dilanjutkan pansus 2 Firman Akbar dan diakhiri oleh Iwan Aldes Ssos MSi dari pansus 3.

Wakil Ketua DPRD Muba, Edy Harianto selaku pimpinan rapat mengatakan lima Raperda yang ditetapkan sebagai Perda tersebut merupakan enam dari raperda yang di usulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Muba dan satu Raperda prakarsa DPRD Muba.

"Dari tujuh Raperda Kabupaten Muba tahun 2016, untuk Raperda perubahan perda nomor 11 tentang penambahan modal PT Petro Muba dan Raperda tentang penyelenggaraan pesta rakyat kita tunda dan akan segera kita tindak lanjuti setelah rapat ini," ujar Edy.

Plt Bupati Muba Beni Hernedi dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan pembahasan bersama Raperda yang telah disampaikan pada tanggal 3 Oktober 2016 yang lalu kepada DPRD Muba.

"Kita telah mendengarkan laporan dari Panitia Khusus (Pansus), ada empat raperda pemerintah daerah dan satu raperda prakarsa DPRD Muba yang ditetapkan menjadi perda, pansus berpendapat ada dua raperda yang belum dapat disahkan. Semoga perda tersebut dapat menjadi landasan hukum dan menjadi motivasi serta meningkatkan kinerja kita dalam membangun kabupaten yang kita cintai ini," tutup Beni.

(Penulis: Rendy Pradana , Editor: Heri Hidayat)

Online Paper Updated at: 11.48.00
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*

Be the first to reply!

Poskan Komentar

 
back to top