Senandung Hikmah

PEMDES DESA HARUS PANDAI-PANDAI MENGELOLA KEUANGAN DESA

PEMDES DESA HARUS PANDAI-PANDAI MENGELOLA KEUANGAN DESA

Palembang –

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H. Mukti Sulaiman meminta agar pengelolaan keuangan desa benar-benar diperhatikan secara akuntabel dan transparan agar tidak bermasalah dikemudian hari.

Agar pengelolaannya tidak bermasalah maka perlu adanya sosialisasi bagaimana cara mengelola keuangan dan aset desa ini supaya tepat sasaran.

“Tahun ini Sumsel mendapatkan dana sebesar Rp. 1,7 triliun dan sangat besar. Yang paling kecil adalah Daerah Pagaralam di bawah Rp. 1 triliun. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara mengelola keuangan dan aset desa ini supaya tepat sasaran dalam arahan Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal guna memperkuat ekonomi di sektor ekonomi masyarakat Desa”, ujar Sekda Mukti Sulaiman saat membuka seminar nasional mewujudkan pengelolahan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan di Graha bina Praja Auditorium Sumsel. Kamis, (25/08).

Ditegaskan Sekda, kalau pelaksanaan ini tepat sasaran dan tepat penggunaan, berarti dalam waktu 5 tahun saja sudah terasa perubahannya, dan pengelolahan keuangan ini ada aturanya.

“Diharapkan dengan seminar ini perlu diimplementasikan di daerah dan desa masing-masing agar dapat memberikan kontribusi dan penjelasan yang akurat demi untuk kesejahteraan masyarakat”, kata Mukti.

Dia menjelaskan, saat ini Pemprov sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Meski dana bantuan dari pemerintah pusat tidak besar, pembangunan harus tetap jalan seperti mulai dari arena motor GP dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api. Sebagian besar pembangunannya tidak menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) tapi melalui perusahan-perusahan besar atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang ada di Sumsel.

“Kemudian pembangunan LRT, dananya sebesar Rp. 18 triliun dan semua dananya dari Kementerian Perhubungan RI dan banyak pembangunan-pembangunan lainnya. Intinya pergerakan perekonomian di Sumsel ini terbilang masih cukup normal dan stabil”, tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan, Hendri Yujana mengatakan, mengenai aset dan keuangan desa bahwa semua daerah harus mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kami ingin Provinsi Sumatera Selatan menjadi contoh bagi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia baik untuk Provinsi, Kabupaten, Kota maupun Desa”, ujarnya.

Menurutnya, tantangan mendesak Pemda hari ini adalah era penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD. Kemudian penguatan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, perubahan regulasi pengelolahan barang milik daerah atau aset daerah.(ADV. Humas Pemprov)

Online Paper Updated at: 09.35.00
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*

Be the first to reply!

Poskan Komentar

 
back to top