Senandung Hikmah

KEUNTUNGAN MENGIKUTI AMNESTI PAJAK

KEUNTUNGAN MENGIKUTI AMNESTI PAJAK

Sekayu -

Diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dilatar belakangi oleh beberapa kondisi, diantaranya perekonomian global yang kurang baik serta harga komoditi yang turun seperti karet, sawit dan batubara. Oleh karena itu, pemerintah meminta masyarakat untuk merepatriasi dana/asetnya yang berada di luar negeri sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru.

"Berdasarkan perkiraan terdapat 11.400 Trilyun dana/aset WNI yang berada di luar negeri dan sekarang waktunya untuk kembali karena negara ini membutuhkan banyak dana  untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Plt Sekretaris Daerah Musi Banyuasin (Muba) H Rusli SP MM, saat membuka Sosialisasi Tax Amnesty di Auditorium Pemkab Muba, Selasa (9/8/2016).

Rusli menilai sosialisasi tax amnesty ini sangat penting mengingat manfaat dari pengampunan pajak ini akan mampu mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta. Selain itu akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

"Kepada KPP Pratama Sekayu, saya harap masyarakat yang sudah tergerak hatinya ikut program tax amnesty dapat diberikan sosialiasi yang sebaik-baiknya agar program ini berjalan lancar," harapnya.
Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu Heru Marhanto Utomo juga menjelaskan beberapa manfaat yang akan diperoleh bagi Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak diantaranya,
  1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
  2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
  4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
  5. Jaminan Rahasia dimana data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyisikan tindak pidana lain.
  6. Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.
"Seluruh Wajib Pajak baik orang pribadi/badan dapat memanfaatkan Amnesti Pajak tersebut kecuali yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikan telah P-21, sedang menjalani proses peradilan dan bagi yang sedang menjalani hukuman atas tindak pidana di bidang perpajakan," papar Heru.

Seperti diketahui sebelumnya, DPR sudah mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty (UU Pengampunan Pajak) secara resmi pada Selasa (28/6/2016). Melalui peraturan tersebut, Wajib Pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. Melalui UU Pengampunan Pajak, untuk tarif bagi harta yang direpatriasi ke Indonesia dikenakan 2 persen untuk periode I sejak berlakunya UU sampai akhir bulan ketiga. Kemudian, tarif 3 persen untuk periode II (bulan keempat berlakunya UU sampai 31 Desember 2016) dan 5 persen untuk periode III (1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017). Sedangkan Wajib Pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa memindahkan harta ke dalam negeri akan dikenai tarif penebusan 4 persen, 6 persen, dan 10 persen dengan periode-periode yang sama.

(Penulis: Ermida Silitonga , Editor: Basori)

Online Paper Updated at: 10.31.00
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*

Be the first to reply!

Poskan Komentar

 
back to top