Senandung Hikmah

PWI PALI BERSAMA PULUHAN WARTAWAN LAKUKAN AUDIENSI

PWI PALI BERSAMA PULUHAN WARTAWAN LAKUKAN AUDIENSI

PALI –

Sebagai bentuk kepedulian wartawan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Puluhan junalis dari berbagai media yang bertugas di Kabupaten PALI menggelar audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten PALI di Aula Rapat Pemkab PALI, Kamis (14/07/2016) kemarin.

Audiensi ini dilakukan melalui salah satu wadah Organisasi yakni, PWI PALI yang diKomandoi oleh Ketua PWI PALI, Nurul Fallah D, S.H., dalam audensi ini sendiri membahas mengenai kerjasama sejumlah media dengan pihak Pemkab PALI.

Kedatangan puluhan media ini disambut baik oleh Sekda PALI, Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., didampingi Assisten III Setda PALI  Ruswani, S.H., Kasubag Humas, Lusiana, Ketua PWI PALI Nurul Fallah D, S.H., dan jurnalis dari berbagai media yang bertugas di PALI.

Ketua PWI PALI Nurul Fallah D, S.H., dalam penjelasannya mengatakan bahwa tujuan audiensi tersebut bukan  untuk mengevaluasi kinerja dari Bagian Humas dan Protokol Setda PALI, melainkan membahas tentang kerjasama kedepan supaya jalinan kerjasama dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan atau perjanjian yang disepakati.

Bukan hanya itu, Nurul juga memaparkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh media terkait pola kerjasama dengan Pemkab PALI. Diantaranya sarannya agar satu  perusahaan hanya boleh mengelola media saja dan setiap media hendaknya menempatkan satu wartawan untuk bertugas di PALI supaya bisa fokus dapat mencari berita, bukan hasil nyontek.

“Seperti yang kita ketahui bahwa ada media yang masuk akan tetapi tidak memiliki wartawan yang ditugaskan  di PALI, yang beritanya kemungkinan hasil copy paste dari media online dan ada juga satu perusahaan yang mengelolah mengurusi beberapa media”, kata Nurul.

Nurul juga berharap agar dapat membatasi jumlah advertorial pada media untuk sekali terbit. Karena menurut Nurul, dirinya pernah menemukan 1 media yang menerbitkan 7 advertorial sekaligus untuk sekali cetak. Dan koran hasil cetak tersebut diduga tidak disebarkan karena hari dan tanggal setiap halaman berbeda. “Akhirnya tujuan advetorial untuk mempublikasikan kebijakan dan program pemerintah menjadi tidak terpenuhi”, lanjutnya.

Selain itu, Nurul berharap agar pihak Pemkab dapat mempertimbangkan keadilan harga dan pembagian advertorial.

“Selain itu, seperti pengalaman pada Humas Protokol Provinsi, ada dana liputan. Kita berharap di PALI juga ada yang seperti ini”, harapnya.

“Pada point terakhir, kami berharap melalui pertemuan ini sehingga dapat  menghasilkan sebuah komitmen bersama”, pungkas Nurul.

Joko Sadewo Pemimpin Redaksi salah satu media lokal di PALI , dirinya mengatakan, tujuan awal dari advetorial adalah untuk mempublikasikan kebijakan dan program pemerintah.

Dikatakan oleh Joko bahwa Media merupakan penyambung lidah dari Pemkab PALI, “misalkan ingin program tersebut diketahui Pak Jokowi, mungkin Pemkab bisa menggunakan media nasional untuk menyampaikannya. Namun, jika ingin program tersebut diketahui hingga akar rumput, mungkin bisa menggunakan media lokal yang saya rasa lebih efektif”, jelas Joko.

“Saya juga berharap agar Pemkab PALI dapat membagi skala prioritas”, paparnya.

Sementara itu Rivolis Efroza, salah satu wartawan media online berharap agar hasil dari audiensi ini dapat disepakati dan dapat direalisasikan dengan baik, “sebaiknya ada semacam notulen rapat supaya bisa dilihat hasil pertemuan secara tertulis, karena sudah beberapa kali kita audiensi, hasilnya tidak pernah direalisasikan”, tegas Volis.

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI PALI Marwito yang juga Biro PALI dari Media Harian TRANSPARAN MERDEKA dalam rapat Audensi hanya menambahkan sedikit masukan, “demi perbaikan kinerja pemerintah Kabupaten PALI, seperti mengenai Program Advetorial (ADV) hendaknya dilakukan pelunasan pembayaran terhadap seluruh tagihan media yang ada terlebih dahulu, baru menerbitkan MOU atau Kerjasama yang baru”, ujarnya.

Ditambahkan wito, “bukan hanya itu, kita juga berharap agar pak Sekda bersama bagian humas protokol membenahi kinerja kehumasan yang selalu lelet tentang administrasi prosesi pembayaran Adv supaya bisa lebih cepat dilakukan, jangan sampai berlarut-larut seperti yang sudah dilewati, kalo sudah dibuat nota pesan, beritanya sudah tayang atau terbit, lalu wartawan juga sudah memasukkan tagihan kepihak humas, tidak ada salahnya kalau langsung diproses agar tagihan tidak menumpuk”, ungkapnya.

Sambung wito, “Bukan hanya urusan Adv saja yang harus dibenahi, akan tetapi banyak hal lain yang perlu dibenahi oleh pemerintah, diantaranya tentang Honor Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang selalu terlambat pembayarannya, saya melihat selalu lelet honor TKS dibayarkan oleh pemerintah, mungkin pak sekda memerima sms tentang hal tersebut pada saat menjelang lebaran kemarin, ini sangat kami sayangkan”, ungkapnya.

“Padahal kita sudah memasuki usia ditahun ke 3 menjadi Kabupaten, sudah seharusnya kita terus melakukan pembenahan terhadap semua lini dan bidang agar daerah kita ini lebih cepat maju lagi”, harapnya.

Menanggapi berbagai paparan, saran dari pengurus PWI PALI dan wartawan, Sekda PALI Robby menerima semua masukan dan keluhan dari para jurnalis tersebut. Menurut Sekda, pemerintah memang harus terus melakukan evaluasi terhadap sistem pola yang saat ini sedang berjalan. Karena menurutnya, tujuan terbentuknya PALI sendiri adalah untuk percepatan pembangunan, mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Namun, yang harus teman-teman sekalian sadari bahwa PALI baru berumur 3 tahun, perlu waktu dan proses, serta daya dukung, pada tahun pertama pemerintah sibuk menyiapkan organisasi pemerintahan, tahun ke 2 tentang pembangunan  Infrastruktur jalan, Pemilihan Legislatif dan Pilkada”, ujarnya.

“Daerah itu akan cepat maju salah satunya harus dengan sistem yang baik dan ditunjang oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten dan berkualitas. Dengan segala kelebihan dan keterbatasan saat ini, kita akan selalu terus berusaha lebih baik lagi”, terang Sekda.

“Terima kasih banyak atas masukan dari kawan-kawan sekalian, ini akan menjadi catatan bagi kami dan kami  akan terus membenahi dan memperbaiki”, lanjutnya.

Robby juga berharap akan dukungan dari para jurnalis untuk dapat mencerdaskan masyarakat dengan memberikan informasi yang benar dan valid kepada masyarakat, terhadap kebijakan yang pemerintah lakukan dan rencana pembangunan pemerintah kedepan, termasuk apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu Robby juga menjelaskan bahwa tidak semua tagihan advetorial harus dibayar dengan cara Pembayaran LS (Langsung), namun juga bisa dibayar melalui Pembayaran GU (Ganti Uang). Karena sambungnya, :Tagihan yang berada dibawah Rp. 10 juta bisa dibayar melalui GU, tinggal bagaiman kita menyepakatinya”. Ujar Robby.

Untuk perataan harga advertorial, Sekda menilai hal tersebut tidak dapat dilakukan. “Hal yang harus diingat, adil itu tidak harus sama besar, namun proporsional berdasarkan keberadaannya, karena standar harga masing-masing media itu tidak sama”, jelasnya.

“Atas nama Bupati, Wakil Bupati dan Pemerintah kami berharap, dengan dilakukan audiensi ini dapat memperbaiki pelayanan tata kelolah baik secara administrasi dengan media yang merupakan mitra pemerintah yang menjadi corong untuk mensosialisasikan seluruh kebijakan pemerintah kepada masyarakat”, tuturnya.(red)

Online Paper Updated at: 05.22.00
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*

Be the first to reply!

Poskan Komentar

 
back to top