Senandung Hikmah

AKSI DEMO DITENGAH PARIPURNA DPRD PALI

AKSI DEMO DITENGAH PARIPURNA DPRD PALI

PALI –

Saat ruang rapat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten PALI akan menggelar rapat Paripurna keempat pada rabu, 20 juli 2016, mendadak DPRD PALI kedatangan puluhan orang yang merupakan pekerja seni atau pelaku seni yang juga beberapa orang di antaranya tergabung dalam Dewan Kesenian Kabupaten PALI.

Kedatangan rombongan ini menggelar Aksi Diam dengan menutup mulut mereka dengan lakban hitam. Aspirasi yang disampaikan melalui atribut aksi berupa spanduk dan baliho tertulis tuntutan : regulasikan hajat hidup berkesenian, berikan anggaran IDEAL bagi sektor seni dan budaya dan ciptakan pasar seni dan festival sebagai wadah dan ajang KREATIF serta cabut SK Bupati tentang Dewan kesenian PALI. Juga tertulis kata-kata yang berisikan, “jika kata tak lagi didengar, lebih baik diam”. Rabu, (20/07).

Hengky Yohanes koordinator Aksi menjelaskan bahwa AKSI bisu pekerja dan pelaku seni (baca seniman) PALI yang dikomandoinya merupakan bentuk keprihatinannya terhadap apresiasi dan perhatian kepada seniman yang dirasa belum mendapat porsi seimbang sebagaimana apresiasi pada sektor lain.

“Semestinya, Dewan Kesenian dan Kebudayaan PALI bisa mendongkrak karya-karya seniman PALI menuju kemandirian dan bukan dijadikan kesempatan untuk mengeruk keuntungan secara pribadi. Bukan saja  HONOR yang belum diterima oleh sebagian pengurus, bahkan salah satu seniman yang karya lukisannya berjudul paye puguk yang sempat dijadikan sebagai cindera mata DKP kepada Sekretaris Daerah saat acara festival budaya sama sekali tidak ada apresiasi sekedar upah lelah melukis, padahal lukisan tersebut sebelumnya disepakati akan dilelang dan hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sanggar seni milik sang pelukis”, kata Hengky.

Adapun acara selanjutnya yaitu dilakukan rapat tertutup antara Hengky selaku koordinator dengan wakil ketua DPRD Devi Haryanto, S.H., M.H.. didampingi Chairul Murasali, Aca Kholik Darlin Ketua Dewan Kesenian yang juga anggota DPRD serta pihak kepolisian setempat. Dalam rapat tertutup tersebut diputuskan beberapa poin penting antara lain menjadwalkan ulang pertemuan untuk lebih mendalami persoalan krusial mengenai dugaan penyelewengan honor yang mesti diterima 32 orang pengurus, dan informasi bahwa pada waktu yang sama PPTK Dinas Pendidikan sedang diperiksa unit tipikor Polres Muara Enim dalam kasus yang sama.(Rica)

Online Paper Updated at: 10.17.00
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*

Be the first to reply!

Poskan Komentar

 
back to top