Senandung Hikmah

DATA PENERIMA BANTUAN DIDUGA ASAL-ASALAN


Empat Lawang -

Sebagian besar orang mati masih terima bantuan. Diduga itu terjadi akibat pendataan yang dilakukan asal-asalan.  Akibat daripada itu banyak Kepala Desa (Kades) di Empat Lawang mempertanyakan kalau data yang digunakan dalam penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin yang sering tidak valid. Seperti halnya bantuan PKH dari Dinsos.

“Bagaimana bisa orang yang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan, itu artinya pendataan yang dilakukan tidaklah valid,” ujar salah seorang Kades Kecamatan Ulu Musi.

Menurutnya, ini tentunya mengundang polemik ditingkatan masyarakat. Menimbulkan kekecurigaan akan timbulnya tindakan kecurangan. Atau juga timbul kekecurigaan, dalam pendataan artinya tidak dilakukan secara baik alias ‘tembak pucuk kudo’. “Ini yang saya khawatirkan, mereka enak saja. Kami yang didesa ini dibuat pusing menghadapi polemik ini,” cetusnya.

Namun, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Empat Lawang, Hasbullah saat dikonfirmasi menampik, bahwa dalam pendataan pihaknya tidak terlibat. “Data itu dari pusat, kami sama sekali tidak terlibat.Tapi ya beginilah, kalau ada apa-apa pasti kita ikut bertanggung jawab,” terangnya singkat.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Stasistik (BPS) Empat Lawang, Eka Yuliani mengakui sementara ini data yang digunakan adalah data hasil 2011. Data terbaru 2015 sebenarnya sudah selesai dilakukan. Namun belum digunakan untuk apapun, sebab baru diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penetasan Kemiskinan (TNP2K).

“Kalau sudah diserahkan kami tidak berhak mempublikasikan itu, tapi setahu saya belum digunakan untuk bantuan apapun, masih mengacu data 2011,” ucapnya.

Sampai saat ini, Eka menuturkan, pihaknya juga belum mengetahui data terbaru 2015 tersebut sudah diserahkan oleh TNP2K ke Kemensos atau yang lainnya untuk digunakan dalam penyaluran bantuan ataupun lain sebagainya.” Yang jelas dari BPS sudah di serahkan ke TNP2K, kalau dinsos merasa belum terima, maka mereka bisa minta ke TNP2K atau ke jenjang yang lebih tinggi seperti dinsos provinsi dan kekementrian,” tuturnya.

Kalau BPS, berdasarkan data awalnya 2011 terus ada pemutahiran pada PBDT itu yang dilakukan BPS. Tapi saya dengar, Dinsos ada lakukan pemutahiran. Tapi saya tidak tahu, coba ditanya ke sana. Yang jelas dari BPS hanya mendata 2011 dan 2015. (ali)

Online Paper Updated at: 13.00.00
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*

Be the first to reply!

Poskan Komentar

 
back to top