PLT BUPATI DAN KAPOLDA SUMSEL RESMIKAN MASJID ISTITOAH

PLT BUPATI DAN KAPOLDA SUMSEL RESMIKAN MASJID ISTITOAH

Babat Toman -

Plt Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi bersama Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Djoko Prastowo SH MH, Kamis(25/8/2016) meresmikan Masjid Istitoah desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman.

Peresmian masjid yang berdiri cukup megah di lahan seluas lebih kurang 50 kali 50 meter persegi ini ditandai dengan pemukulan bedug oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Djoko Prastowo SH MH dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian, oleh Plt Bupati Beni Hernedi dan disaksikan seluruh tamu undangan.

Beni Hernedi mengharapkan setelah diresmikan masjid ini, agar masjid dapat difungsikan sebagai pusat ibadah, tempat bermusyawarah serta berbagai kegiatan sosial lainya. Tentunya juga harus diisi dengan berbagai macam kegiatan keagamaan agar supaya dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat desa Kasmaran.

“Masjid Istitoah ini harus dimakmurkan dan dijadikan sebagai sarana sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat muslim, membangun Masjid memang mudah, namun untuk memakmurkan masjid itu yang sulit, mari kita bersama-sama untuk meramaikan masjid yang sudah dibangun ini,” harap Beni.

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Djoko Prastowo SH MH, menurutnya tujuan dibangunnya Masjid adalah untuk mengajak masyarakat dalam meningkatkan ibadah serta sebagai sarana dalam meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan sebagai pemersatu umat dan perekat tali persaudaraan, sehingga dapat menjalin silaturahim bagi seluruh masyarakat.

Diakhir sambutanya, Djoko Prastowo kembali mengingatkan masyarakat terkait pelaksanan Pilkades Serentak Muba tahun 2016 dan Pilkada Muba 2017 yang tidak lama bakal digelar, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan acara tersebut dengan cara menjaga ketertiban dan kondusifitas keamanan.

"Mari kita dukung dan wujudkan Pilkades dan Pilkada Muba 2017 yang demokratis, aman tanpa gangguan keamanan, sehingga pada saatnya nanti didapatkan Kepala Desa dan Bupati yang benar benar berkualitas," ujarnya.

Hadir pula dalam acara tersetut Dir Intelkam Polda Sumsel, PD Bhayangkari Sumsel Ny Rika Djoko Prastowo, Kapolres Muba AKBP Julihan Muntaha, S.IK., Ketua Pengadilan Agama Drs. H. Shalahuddin H. Abbas, MH serta perwakilan FKPD dan SKPD dan masyarakat desa Kasmaran.

(Penulis: Charles , Editor: Redy Rinaldi)

olpaper
Online Paper Updated at:

DUA WAKIL BUPATI HADIRI TELEKONFERENCE KAPOLRI

DUA WAKIL BUPATI HADIRI TELEKONFERENCE KAPOLRI

Muara Enim -

Wakil Bupati Muara Enim H Nurul Aman dan Wakil Bupati PALI Ferdian Lacony bersama Kapolres Muara Enim AKBP Hendra Gunawam, menghadiri acara telecomference dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di aula Mapolres Muara Enim, Kamis (25/8/2016) sekitar pukul 16.00.

Kegiatan telecoference yang membahas masalah Karhutla yang digelar serentak di seluruh Indonesia tersebut, juga dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani, Kepala BMKG Nurbaya dan pejabat teras Polri.

Menurut Wabup Muara Enim Nurul Aman yang didampingi Wabup PALI Ferdian Lacony, bahwa kegiatan telecoference Karhutla ini, intinya adalah bagaimana melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muara Enim dan PALI.

Sementara itu Kapolres Muara Enim AKBP Hendra Gunawan, bahwa kesimpulan dari telecomference dengan Kapolri dan Menko PMK tadi, bahwa saat ini, upaya dari sinergisitas yang dilakukan pemerintah dengan Kepolisian, TNI, dan pihak terkait, dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan sudah cukup berhasil meski belum sempurna.

Ada penurunan titik hot spot dari sebelumnya tiga juta hektar lahan yang terbakar turun menjadi sekitar 80 ribu hektar saja atau turun sekitar 70-80 persen. Dan saat ini, hampir semua daerah melakukan inovasi-inovasi dan upaya-upaya pencegahan.

"Tahun ini, dari prediksi BMKG diperkirakan curah hujan akan lebih panjang, dan kemarau tidak terlalu lama sekitar bulan November ke atas," ujar Kapolres.

Untuk itu, lanjut Kapolres, pihaknya bersama lembaga terkait dan perusahaan, sudah membentuk satgas untuk upaya pencegahan tersebut.

Dan bagi masyarakat dihimbau ketika akan membuka lahan untuk tidak lagi dengan cara membakar lahan, sebab jika masih dilakukan maka pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum.

Bahkan pihaknya sedang melakukan lidik terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan di wilayah Penukal, Penukal Abab, talangubi, dan Rambang Lubai.

"Kita sudah melakukan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan, dan mereka bersedia membeli pohon karet atau lainnya yang ditebang warga supaya tidak dibakar," kata Kapolres.

Penulis: Ardani Zuhri

olpaper
Online Paper Updated at:

KEMENTERIAN PP & PA GELAR RAPAT KERJA DAN TEMU ILMIAH DI SUMSEL

KEMENTERIAN PP & PA GELAR RAPAT KERJA DAN TEMU ILMIAH DI SUMSEL

Palembang –

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) RI bekerjasama dengan Asosiasi Studi Wanita, Gender, dan Anak Indonesia (ASWGI) mengelar rapat kerja dan temu Ilmiah di Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas dan mengkaji secara Ilmiah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sampai saat ini kerap terjadi di tanah air.

Kegiatan yang melibatkan Universitas Sriwijaya dan UIN Raden Fatah Palembang ini, merupakan yang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di Surabaya, membahas tentang berbagai topik diantaranya perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesenjangan dan kesetarana gender, serta berbagai topik lainnya.

Dihadiri 34 Kepala Badan PP & PA dari seluruh Provinsi se-Indonesia, rapat kerja dan temu Ilmiah dibuka langsung Menteri PP & PA, RI Yohana Susana Yembise di Griya Agung Palembang. Rabu malam, (24/08).

Turut hadir pada acara pembukaan, Wakil Gubernur Sumsel, H. Ishak Mekki, dan Ketua ASWGI Ermi Susanti.

Yohana Susana Yembise mengatakan, melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak bagai fenomena gunung es. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak kasus kekerasan perempuan dan anak yang tersembunyi di masyarakat.

Menurut Menteri asal Papua ini, untuk mengatasi semua ini perlu dilakukan banyak kajian agar nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan.

Upaya yang dilakukan, kata Yohana Susana Yembise, Kementrian PP & PA sedang menyusun draft rancangan Undang-Undang tentang pengasuhan keluarga yang lebih menekankan pada ketahanan keluarga dimana keluarga sebagai kunci dari pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kasus kekerasan yang menimpa anak saat ini masih cukup banyak, dimana ada perempuan dan anak resiko kekerasan pasti ada”, ungkapnya.

Wakil Gubernur Sumsel, H. Ishak Mekki menilai, masih maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), faktor ekonomi serta berbagai faktor penyebab lainnya.

Dalam meningkatkan kualitas SDM di Sumsel, kata Ishak Mekki, Pemerintah Provinsi Sumsel terus berupaya dengan memberikan perhatian penuh terhadap dunia pendidikan agar bagaimana SDM di Sumsel mulai dari anak-anak jangan sampai putus sekolah.

“Salah satu alasan pendidikan menjadi prioritas utama di Sumsel untuk meningkatkan kualitas SDM, berbagai program dibidang pendidikan diluncurkan mulai sekolah hingga kuliah gratis”, terang Ishak.

Lanjut Ishak Mekki menambahkan, terkait kesetaraan gender, di Sumsel sudah berjalan sangat baik, dapat dilihat dari berbagai jabatan strategis di lingkup Pemprov Sumsel sudah di isi oleh kaum perempuan.

Menurut Ishak, melalui kegiatan ini dapat menghasilkan formula baru dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang nantinya direkomendasikan kepada pemerintah mulai dari Kementerian sampai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di tingkat Provinsi.

“Termasuk masalah anggaran juga bisa di bahas bersama disini, bagaimana agar bisa ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan ini”, ujar Ishak Mekki.

Sementara itu, Kepala Badan PP & PA Provinsi Sumsel Susna Sudarti mengungkapkan, Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumsel masih cukup tinggi dan meningkat dibandingkan tahun 2015 lalu dengan jumlah laporan sebanyak 586 kasus.

“Kasus di dominan kekerasan terhadap anak walaupun ada juga beberapa kasus akibat perebutan anak karena perceraian, kalau kita lihat selama enam bulan kebelakang jumlahnya masih cukup tinggi”, pungkasnya.(ADV. Humas Pemprov)

olpaper
Online Paper Updated at:

WARGA SERBU OPERASI GULA MURAH YANG DIGELAR BULOG OKU

WARGA SERBU OPERASI GULA MURAH YANG DIGELAR BULOG OKU

Baturaja –

Sejumlah warga di seputaran jalan Dr Sutomo, pasar atas kecamatan Baturaja timur kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terlihat berkumpul menyerbu mobil gula pasir murah yang digelar Oleh Perum Bulog Sub Divre III OKU. Bahkan cuaca terik pada siang itu tak dihiraukan oleh warga yang berebut membeli gula pasir untuk kebutuhan sehari-hari. ” Gula murah pak, Satu kilo Rp 13.000. ” Ujar salah satu pegawai Bulog. Kamis (25/8).

Bulog Sub Divre III OKU menggelar dagangan di dua titik. Yakni di gedung Bulog kelurahan Kemelak Bindung Langit kecamatan Baturaja timur, dan di kawasan dalam kota. Kerumunan warga ini menyitaa perhatian pengguna jalan yang sedang melintas, bahkan pengguna jalan turut menyerbu operasi gula murah ini, “ Lebih murah Rp 2000 dari harga pasar ini hari pertama kita menggelar operasi gula murah.” Ujar Kepala Bulog OKU, Junaidi Hanafia, dibincangi via seluler.

Pada operasi pasar gula putih murah, dikatakannya, bulog yang menaungi OKU raya menerima stok gula sebanyak 7 ton untuk dipasarkan dari provinsi. Sementara di provinsi telah menyediakan stok 2.000 ton gula yang siap diedarkan di Sumatera Selatan. Dikatakannya, operasi pasar murah berlangsung hingga Desember 2016 mendatang.” Tujuannya untuk menyetabilkan harga gula. Sekarang di pasar Rp 15.000/kg.” Ujarnya.

Pada tahap awal operasi, harga gula putih yang dipasarkan Rp 13.000/kg. Namun tak menutup kemungkinan pada September mendatang harga gula di operasi pasar kembali diturunkan menjadi Rp 12.500/kg dan selanjutnya, mulai Oktober hingga Desember dibandrol Rp 12.000/kg. Target operasi pasar gula, yakni masyarakat konsumsi gula. ” Untuk pedagang belum kita layani. Saat ini penjualan dibatasi antara 3-5 kg/orang.” Terangnya. (fei)

olpaper
Online Paper Updated at:

PEMDES DESA HARUS PANDAI-PANDAI MENGELOLA KEUANGAN DESA

PEMDES DESA HARUS PANDAI-PANDAI MENGELOLA KEUANGAN DESA

Palembang –

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H. Mukti Sulaiman meminta agar pengelolaan keuangan desa benar-benar diperhatikan secara akuntabel dan transparan agar tidak bermasalah dikemudian hari.

Agar pengelolaannya tidak bermasalah maka perlu adanya sosialisasi bagaimana cara mengelola keuangan dan aset desa ini supaya tepat sasaran.

“Tahun ini Sumsel mendapatkan dana sebesar Rp. 1,7 triliun dan sangat besar. Yang paling kecil adalah Daerah Pagaralam di bawah Rp. 1 triliun. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara mengelola keuangan dan aset desa ini supaya tepat sasaran dalam arahan Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal guna memperkuat ekonomi di sektor ekonomi masyarakat Desa”, ujar Sekda Mukti Sulaiman saat membuka seminar nasional mewujudkan pengelolahan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan di Graha bina Praja Auditorium Sumsel. Kamis, (25/08).

Ditegaskan Sekda, kalau pelaksanaan ini tepat sasaran dan tepat penggunaan, berarti dalam waktu 5 tahun saja sudah terasa perubahannya, dan pengelolahan keuangan ini ada aturanya.

“Diharapkan dengan seminar ini perlu diimplementasikan di daerah dan desa masing-masing agar dapat memberikan kontribusi dan penjelasan yang akurat demi untuk kesejahteraan masyarakat”, kata Mukti.

Dia menjelaskan, saat ini Pemprov sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Meski dana bantuan dari pemerintah pusat tidak besar, pembangunan harus tetap jalan seperti mulai dari arena motor GP dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api. Sebagian besar pembangunannya tidak menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) tapi melalui perusahan-perusahan besar atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang ada di Sumsel.

“Kemudian pembangunan LRT, dananya sebesar Rp. 18 triliun dan semua dananya dari Kementerian Perhubungan RI dan banyak pembangunan-pembangunan lainnya. Intinya pergerakan perekonomian di Sumsel ini terbilang masih cukup normal dan stabil”, tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan, Hendri Yujana mengatakan, mengenai aset dan keuangan desa bahwa semua daerah harus mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kami ingin Provinsi Sumatera Selatan menjadi contoh bagi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia baik untuk Provinsi, Kabupaten, Kota maupun Desa”, ujarnya.

Menurutnya, tantangan mendesak Pemda hari ini adalah era penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD. Kemudian penguatan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, perubahan regulasi pengelolahan barang milik daerah atau aset daerah.(ADV. Humas Pemprov)

olpaper
Online Paper Updated at:

PILKADES MUBA SERENTAK PADA 27 AGUSTUS 2016

PILKADES MUBA SERENTAK PADA 27 AGUSTUS 2016

Sekayu -

Menyambut perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 27 Agustus 2016 di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Muba menggelar Rapat Koordinasi Pemantapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkades serentak di ruang rapat Serasan Sekate, Rabu (24/8/2016). Hadir dalam Rakor tersebut asisten dan staf ahli Setda Muba, Kepala dan Perwakilan FKPD, SKPD Kabupaten Muba, camat terkait serta panitia pengawas.

Kepala BPMPD Drs Habiburrahman dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Muba Tahun 2016 akan dilaksanakan pada Tanggal 27 Agustus 2016, hal ini mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Muba Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Adapun jumlahnya sebanyak 65 desa dalam 13 kecamatan yang melaksanakan Pilkades serentak di Kabupaten Muba Tahun 2016.

Dikatakan, dalam rangka Pilkades serentak tersebut, telah dibentuk panitia pemilihan Kabupaten dengan Surat keputusan Bupati Muba Nomor 459 tahun 2016 tentang penetapan panitia pelaksana tingkat kabupaten dan tim interdis pada kegiatan Pilkades tahun anggaran 2016. Sedangkan di tingkat desa juga telah dibentuk panitia pemilihan dan panitia pengawas berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan  Pilkades terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara pada tanggal 27 Agustus 2016 dan tahap penetapan/pelantikan pada tanggal 8 September 2016.

Dijelaskan bahwa dalam surat perintah tugas Bupati Muba, tim pemantauan yang melibatkan unsur SKPD di lingkungan Pemkab Muba mempunyai tugas dan kewajiban. Adapun tugasnya yaitu,  mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkades, menerima laporan pelanggaran yang berkenaan dengan proses Pilkades, melakukan koordinasi dengan pemantau dan panitia pemilihan tingkat desa. Sedangkan kewajiban yaitu, memperlakukan calon kepala desa secara adil dan setara, melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan secara aktif pada saat pemilihan, meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui panitia Pilkades tingkat kabupaten.

Selaku pimpinan rapat, Plt Sekda Kabupaten Muba, H Rusli SP MM menyampaikan arahan, disampaikannya bahwa Pilkades merupakan momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi demokrasi. Dimana masyarakat mempunyai peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah desa untuk lima tahun kedepan. Disinilah peran masyarakat yang merupakan subyek paling menentukan figur pemimpin di desa, bukan sebagai obyek yang dipengaruhi.

"Dibentuknya tim pemantauan dari unsur SKPD ini, disebar untuk memastikan pelaksanaan Pilkades serantak di Kabupaten Muba dapat berjalan dengan aman, demokratis jujur dan tanpa money politik, tugas tim sudah jelas tidak untuk menyelesaikan masalah , tidak pula untuk memutuskan permasalahan tapi hanya mencatat dan melaporkan ke pihak kecamatan untuk selanjutnya ditindaklanjuti," tukasnya.

Masyarakat juga dihimbau untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan jangan mudah terpengaruh dengan politik uang. Harapannya, melalui rapat koordinasi tersebut dapat menguatkan koordinasi semua pihak, dengan memetakan sumber-sumber pemicu perselisihan di wilayah masing-masing. Diingatkan kepada para  camat, lurah dan kades agar secara dinamis melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan unsur Babinsa dan Babinkamtibmas berkaitan dengan stabilitas wilayah, yang kemudian melaporkan secara tertulis sesuai dengan fakta di lapangan. “Kita selaku Pemkab Muba berharap agar pemilihan Kades serentak dapat berlangsung sukses, yakni sukses partisipasi, regulasi, memilih kepala desa definitif dan sukses tidak mengganggu tatanan yang sudah ada,” tandas Rusli.

(Penulis: Fitria Anjelina , Editor: Basori)

olpaper
Online Paper Updated at:

ASIAN GAMES, PELUANG BESAR UMKM SUMSEL PASARKAN PRODUK

ASIAN GAMES, PELUANG BESAR UMKM SUMSEL PASARKAN PRODUK

Palembang –

Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Ishak Mekki mengharapkan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumsel agar mampu mengambil peluang usaha yang ada seperti penyelenggaraan Asian Games 2018 mendatang yang akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai negara serta peluang lainnya seperti proyek pembangunan Infrastruktur di Sumsel.

Pemerintah Sumsel sendiri, kata Ishak, akan terus memberikan perhatian penuh dan mendorong UMKM agar semakin maju dan mandiri, salah satunya dengan menciptakan peluang usaha diberbagai sektor.

“Saat ini Sumsel memiliki peluang usaha yang besar bagi UMKM, ditambah kemampuan daya saing produk sudah ada, tinggal bagaimana agar UMKM ini menjadi bagian dari penopang ekonomi kerakyatan Sumsel”, ungkap Ishak Mekki saat menerima Pengurus Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKU MANDIRI) di Ruang Kerja Wakil Gubernur Sumsel. Rabu, (24/08).

Ishak Mekki mengungkapkan, contoh peluang usaha yang sudah di depan mata yakni menyambut Asian Games 2018, UMKM harus menyiapkan produk unggulan Sumsel seperti songket, souvenir, dan berbagai produk kerajinan lainnya untuk dijajakan pada perhelatan event internasional ini.

Selain itu, lanjut Ishak, peluang lainnya seperti saat ini Sumsel sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur proyek berskala besar, tentu ini bisa menjadi peluang besar bagi UMKM.

Sehingga, jangan sampai dana pembangunan infrastruktur tersebut hanya beredar di tingkat pusat saja melaikan UMKM daerah harus bisa mendapat manfaat melalui proyek besar ini.

“Seperti pembangunan infrastruktur, bisa saja menjadi pemasok bahan bangunan yang dibutuhkan, apalagi kita tau sumber daya di Sumsel sangat melimpah, jadi UMKM harus bisa memanfaatkan peluang disana”, ujarnya.

Ishak Mekki menambahkan, untuk memajukan dunia UMKM Sumsel, ke depan dirinya menginginkan adanya tempat promosi khusus hasil kerajinan di Sumsel, sehingga ketika ada kunjungan wisata asing dapat melihat langsung berbagai hasil kerajinan dari UMKM. Dengan ini, diharapkan para pelaku UMKM sendiri akan terus berupaya meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya.

Menurutnya, dengan adanya Asosiasi Industri UMKM yang disebut AKU Mandiri ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan arahan dan pembinaan UMKM di Sumsel.

“Asosiasi UMKM AKU Mandiri sangat strategis dan memiliki peranan penting dalam pembinaan, kegiatan pameran juga sangat penting dalam mempromosikan produk unggulan, dan pembinaan peningkatan kualitas produk sangat perlu agar mampu bersaing”, terang Ishak Mekki.

Sementara itu, Ketua Asosiasi UMKM (AKU Mandiri) Apid mengungkapkan, tujuan audensi bersama Wakil Gubernur Ishak Mekki selain silaturahmi dan memperkenalkan asosiasi yang baru terbentuk ini agar mendapat dukungan penuh Pemerintah Sumsel.

Menurutnya, AKU Mandiri ini keanggotaannya berisikan bermacam golongan mulai dari pelaku usaha hingga perguruan tinggi dengan keanggotaan yang sudah mencapai 400 lebih anggota.

“Asosiasi AKU Mandiri ini baru terbentuk dan akan melaksanakan pelantikan pengurus Provinsi 9 September 2016 mendatang, kita minta Wakil Gubernur bisa hadir”, pungkasnya.(ADV. Humas Pemprov)

olpaper
Online Paper Updated at:

 
back to top