Senandung Hikmah

LIMA RAPERDA KABUPATEN MUBA TAHUN 2016 DI SAHKAN

LIMA RAPERDA KABUPATEN MUBA TAHUN 2016 DI SAHKAN

Sekayu -

Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) resmi ditetapkan menjadi peraturan daerah, dan telah dilakukan penandatanganan keputusan bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muba dan Plt Bupati Muba Beni Hernedi pada rapat paripurna masa persidangan III rapat ke-V di ruang rapat Paripurna DPRD Muba, Senin (17/10/2016).

Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Muba Thabrani Riski membacakan lima raperda Kabupaten Muba tahun 2016 yang disahkan meliputi, 1. Raperda tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Muba, 2. Raperda tentang tanggung jawab sosial perusahaan, 3. Raperda tentang pembangunan gedung, 4. Raperda tentang kearsipan, dan 5. Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba.

Sebelumnya pada waktu yang sama DPRD Muba melaksanakan rapat paripurna masa persidangan III rapat ke-IV dalam rangka pembacaan hasil pembahasaan panitia-panitia khusus DPRD Muba terhadap tujuh Raperda Kabupaten Muba tahun 2016. Dalam kesempatan tersebut diawali dengan pembacaan hasil pembahasan dari juru bicara pansus 1 Ismawati SE, kemudian dilanjutkan pansus 2 Firman Akbar dan diakhiri oleh Iwan Aldes Ssos MSi dari pansus 3.

Wakil Ketua DPRD Muba, Edy Harianto selaku pimpinan rapat mengatakan lima Raperda yang ditetapkan sebagai Perda tersebut merupakan enam dari raperda yang di usulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Muba dan satu Raperda prakarsa DPRD Muba.

"Dari tujuh Raperda Kabupaten Muba tahun 2016, untuk Raperda perubahan perda nomor 11 tentang penambahan modal PT Petro Muba dan Raperda tentang penyelenggaraan pesta rakyat kita tunda dan akan segera kita tindak lanjuti setelah rapat ini," ujar Edy.

Plt Bupati Muba Beni Hernedi dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan pembahasan bersama Raperda yang telah disampaikan pada tanggal 3 Oktober 2016 yang lalu kepada DPRD Muba.

"Kita telah mendengarkan laporan dari Panitia Khusus (Pansus), ada empat raperda pemerintah daerah dan satu raperda prakarsa DPRD Muba yang ditetapkan menjadi perda, pansus berpendapat ada dua raperda yang belum dapat disahkan. Semoga perda tersebut dapat menjadi landasan hukum dan menjadi motivasi serta meningkatkan kinerja kita dalam membangun kabupaten yang kita cintai ini," tutup Beni.

(Penulis: Rendy Pradana , Editor: Heri Hidayat)

Online Paper Updated at: 11.48.00

BUPATI MUARA ENIM AJUKAN EMPAT RAPERDA

BUPATI MUARA ENIM AJUKAN EMPAT RAPERDA

Muara Enim -

Untuk menyikapi aspirasi masyarakat, Bupati Muara Enim Muzakir mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD Kabupaten Muaraenim pada rapat Paripurna ke XII DPRD Kabupaten Muaraenim di gedung DPRD Kabupaten Muaraenim, Senin (17/10/2016).

Adapun ke-empat Raperda tersebut yakni Raperda tentang Pembentukan dua kecamatan dalam Kabupaten Muaraenim, Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa.

Menurut Bupati yang biasa disapa Cakuk ini, pengajuan empat Raperda ini merupakan tindaklanjut dari penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah.

Untuk Raperda pembentukan dua kecamatan, kata Muzakir, yakni Kecamatan Panang Enim dan Kecamatan Empat Petulai Dangku. Untuk Kecamatan Panang Enim merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tanjung Agung dengan pusat pemerintahan di Desa Lebak Budi dengan jumlah desa sebanyak 12 desa yakni Desa Lebak Budi, Lambur, Pagar Jati, Tanjung Baru, Sukaraja, Pandan Dulang, Muara Meo, Sugihwaras, Indramayu, Bedegung, Padang Bindu dan Lubuk Nipis. Sedangkan Kecamatan Tanjung Agung ibukotanya tetap Tanjung Agung dengan membawahi 14 Desa.

Kemudian untuk Kecamatan Empat Petulai Dangku, lanjut Muzakir, merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Rambang Dangku dengan pusat pemerintahan di Desa Dangku yang membawahi 10 Desa yaitu Desa Muara Niru, Kahuripan Baru, Pangkalan Babat, Gunung Raja, Banuayu, Kuripan, Kuripan Selatan, Batu Raja, Dangku dan Siku. Dengan dibentukan Kecamatan Empat Petulai Dangku, maka nama Kecamatan Rambang Dangku berubah menjadi Kecamatan Rambang Niru dengan pusat pemerintahan di Desa Tebat Agung dengan julan desa sebanyak 16 Desa.

Penulis: Ardani Zuhri

Online Paper Updated at: 11.46.00

WALIKOTA PAGARALAM LEPAS KONTINGEN PEKAN DAERAH KTNA

WALIKOTA PAGARALAM LEPAS KONTINGEN PEKAN DAERAH KTNA

Pagar Alam -

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) adalah Organisasi profesi bersifat independen, berorientasi pada kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di sektor agribisnis, khususnya para petani. KTNA ikut bertanggungjawab dalam upaya untuk mengentaskan keterbelakangan kemiskinan bagi kaum tani serta penduduk pedesaan dengan menciptakan kegiatan-kegiatan kongkret yang dilaksanakan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan.

Untuk itulah Pemerintah Kota Pagaralam mengutus kontingen guna mengikuti Pekan Daerah KTNA tingkat Provinsi, yang dilangsungkan di Kota Lubuk Linggau. Para kontingen yang terdiri dari para petani yang ada di Kota Pagaralam ini dilepas langsung oleh Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati MKes. Wako melepas para kontingen Pekan Daerah KTNA di halaman kantor Walikota Pagaralam, yang dihadiri oleh sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam.

Walikota Pagaralam dr Hj Ida Fitriati Mkes mengatakan,bahwa diharapkan kepada para kontingen dapat menambah pengetahuan serta untuk mengubah pola pikir para petani, yang pada umumnya masih menggunakan cara konvensional. (ald)

Online Paper Updated at: 11.41.00

GUBERNUR SUMSEL SALUT SEMANGAT NAN-SUKO MEMBANGUN LUBUKLINGGAU

GUBERNUR SUMSEL SALUT SEMANGAT NAN-SUKO MEMBANGUN LUBUKLINGGAU

Lubuklinggau -

HUT Kota Lubuklinggau ke-15 telah dimulai dengan berbagai kegiatan, puncaknya Rapat Paripurna Istimewa di Gedung Kesenian Sebiduk Semare Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Senin (17/10).

Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Lubuklinggau ke-15 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Lubuklinggau H Rodi Wijaya, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Lubuklinggau Taufik Siswanto, Wakil Ketua II DPRD Kota Lubuklinggau Sutikno. Dihadiri Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe, Wakil Walikota Lubuklinggau H Sulaiman Kohar, anggota DPR RI H Fauzi Amro, Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan, Bupati Muratara H Syarif, Bupati Empat Lawang, Bupati Rejang Lebong H Hijazi, Bupati Lahat H Saifudin Aswari, mantan Walikota Lubuklinggau H Riduan Effendi.

Selanjutnya Ketua DPRD Lahat Herliansyah, Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Dandim 0406 MLM Letkol Inf Tohir, Kapolres Kota Lubuklinggau AKBP Hajat Mambrur Bujangga, Kajari Lubuklinggau Jaya Putra, Kepala Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau Puji Harian, anggota DPRD Sumsel, Kepala BNN Kota Lubuklinggau H Ibnu Mundzakir, Ketua KTNA RI Winarno Tohir, dan tamu undangan lainnya.

Rapat dimulai sejak pukul 09.30 WIB, dimulai sambutan Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya. H Rodi Wijaya mengatakan sudah banyak pencapaian H SN Prana Putra Sohe bersama H Sulaiman Kohar, dalam memimpin dan membangun Kota Lubuklinggau.

"Keberhasilan H SN Prana Putra Sohe bersama H Sulaiman Kohar merupakan keberhasilan semua komponen. Di mana kerjasama antara eksekutif dengan legislatif berjalan dengan kondusif, tentunya hal ini harus dipertahankan jika perlu ditingkatkan," tegas H Rodi Wijaya.

Sementara itu Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengatakan, pembangunan di Kota Lubuklinggau sesuai dengan visi dan misi dengan target yang jelas. Tentunya tidak berlebihan menciptakan Lubuklinggau sesuai dengan visi dan misi yang ada. Kota Lubuklinggau tidak memiliki SDA, baik perkebunan maupun pertambangan. Kota Lubuklinggau hanya mengandalkan jasa,luas kota berslogan 'Sebiduk Semare' ini memiliki luas yang lebih besar dari Kota Solo, dan selisih sedikit dari Kota Palembang. Terdiri dari 72 kelurahan, 8 kecamatan, dan 513 RT.

"Kota Lubuklinggau merupakan satu-satunya kota yang memiliki taman nasional terluas. Pemkot Lubuklinggau mendapatkan Izin Pengelolaan Pariwisata Alam (IPPA) seluas 42 Ha selama 52 tahun," ungkap H SN Prana Putra Sohe.

Ditambahkan H SN Prana Putra Sohe, salah satu rangkaian HUT Kota Lubuklinggau juga meng-uploud logo 'Ayo Ngelong' menggantikan logo Visit Lubuklinggau 2015. PR kepemimpinan H SN Prana Putra Sohe - H Sulaiman Kohar saat ini kawasan hilir pabrikan. Kalau pembinaan UKM sudah maksimal dilakukan Pemkot Lubuklinggau, hal ini terbukti 40 UKM 14 diantaranya penjualan sudah masuk waralaba.

"Masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi khususnya pembangunan infrastruktur dasar,seperti jalan, dan siring hal ini terbukti dua tahun dapat selesai," tambahnya.

H Alex Noerdin dalam sambutannya mengatakan bahwa jika kepala daerah di Provinsi Sumsel seperti Walikota Lubuklinggau, maka ia dapat tidur nyenyak. Kota Lubuklinggau kemajuannya luar biasa. Namun ia mengingatkan bahwa suatu kota tidak bisa diakomodir seluruh fungsi sesuai yang diinginkan.

"Kota Lubuklinggau kota transit, saat ini telah menjadi kota wisata dengan fasilitas pendukung yang memadai. Selain itu jalur transportasi juga memenuhi, baik jalur darat maupun udara. Selain itu hotel di Kota Lubuklinggau juga lebih banyak dibandingkan kota/kabupaten lain," ungkap Alex Noerdin.

Selain itu RS di Kota Lubuklinggau juga lebih banyak, dan sudah pantas dijadikan pusat kesehatan. Bisa juga menjadi pusat pendidikan, dengan banyaknya universitas dan sekolah tinggi.

"Dan akan menjadi kota industri serta perdagangan, namun tetap acuan pada tata ruang kalau mau pasti BISA. Saat ini Sumsel tidak bersaing dengan kota/kabupaten atau provinsi di Indonesia tapi bersaing di dengan kota di negara lain," tegasnya.

Alex Noerdin menolak tidak ada kota di Indonesia yang selengkap Kota Lubuklinggau, termasuk dibidang pariwisata. Pemkot Lubuklinggau memiliki banyak inovasi, Walikota Lubuklinggau lebih hebat daripada Walikota Bandung dan Surabaya tapi hanya kurang pencitraan saja.

Selain itu ia juga salut dengan keberania Kota Lubuklinggau untuk menjadi tuan rumah berbagai event, baik nasional maupun internasional. Event-event yang diadakan bukan untuk menghamburkan uang, tapi guna mempromosikan Kota Lubuklinggau.

"Kalau mau mancing tergantung umpan, kalau umpan teri dapatnya seluang. Kalau umpan besar hasilnya juga besar," tambahnya.(13)

Online Paper Updated at: 11.39.00

PAGAR ALAM TUJUAN WISATA ALAM DAN CAMPING GROUND

PAGARALAM TUJUAN WISATA ALAM DAN CAMPING GROUND

Pagar Alam -

Keseriusan Pemerintah Kota Pagar Alam dalam memajukan pariwisata yang ada di tanah Besemah, terkait paparan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengenai Laporan Akhir Penyusunan Studi Kelayakan DTW Hutan Wisata dan Camping Ground Bandar, tidak setengah-setengah.

Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati sudah  melakukan pertemuan dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan di Jakarta.

Adapun pertemuan ini menindaklanjuti paparan yang dilakukan oleh Disbudpar tentang letak Hutan Wisata dan Camping Ground yang potensial di Kota Pagaralam, belum lama ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan walikota dan juga pihak kementerian akan berkonsultasi dan koordinasi secara langsung tentang penetapan Kota Pagaralam sebagai 10 destinasi Wisata tantangan/Adventure.

Selain itu Walikota juga akan membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan wisata alam yang ada di Kota Pagaralam. Adapun wisata alam yang dimaksud, seperti wisata air terjun dan juga megalit. Sedangkan untuk wisata alam buatan adalah Hutan Wisata dan juga Camping Ground.

"Kita langsung bergerak cepat, menanggapi paparan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kita juga akan berkonsultasi dan berkoordinasi secara langsung dengan pihak Kementerian, agar nantinya pariwisata yang ada di Pagaralam tidak kalah saing dengan kota kota lainnya di Indonesia, sekaligus ditetapkan sebagai satu dari 10 destinasi Wisata tantangan/Adventure," ujarnya.

Penulis: Wawan Septiawan

Online Paper Updated at: 11.31.00

GUBERNUR SUMSEL APRESIASI DUA REKOR MURI KOTA PRABUMULIH

GUBERNUR SUMSEL APRESIASI DUA REKOR MURI KOTA PRABUMULIH

Prabumulih -

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin menyatakan sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Prabumulih atas masuknya dua program Pemkot (Pemerintah Kota) Prabumulih dalam catatan Museum Rekor Indonesia (MURI), yakni pembangunan rumah baru terbanyak tanpa mengunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di tingkat Kota dalam waktu 2 tahun dan Rekor Dunia Isbat nikah masal pasangan terbanyak tingkat Kota.

Menurut Alex Noerdin, masyarakat Kota Prabumulih patut bersyukur karena sudah memilih Walikota dan Wakil Walikota yang tepat, terbukti sejak 2014 hingga sekarang sudah terbangun 337 unit rumah untuk masyarakat tidak mampu dan ini merupakan terobosan yang luar biasa.

“Baru pertama kali di Indonesia, Prabumulih bukan kota terkaya, bukan kota besar dan dengan segala kekurangan bisa membuat kebijakan untuk rakyat, Kalau 17 Bupati dan Walikota di Sumsel bisa seperti ini saya yakin Sumsel aman”, ungkap Alex Noerdin saat menghadiri pembukaan Isbat Nikah masal yang diselenggarakan Pemerintah Kota Prabumulih dan penyerahan 10 kunci rumah bagi masyarakat tidak mampu, di Gedung Dinas Pendidikan Kota Prabumulih. Minggu, (16/10).

Hadir langsung Walikota Prabumulih Ridho Yahya, Wakil Walikota Prabumulih Andriansyah Fikri, Direktur Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Dr. Sarimun Hadisaputra, serta Direktur Museum Rekor Indonesia (MURI) Jusuf Nadri.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Alex Noerdin juga mengintruksikan kepada kepala Pengadilan Agama Provinsi Sumsel untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Prabumulih terkait pengajuan permohonan Isbat Nikah.

Saat ini, Masyarakat Kota Prabumulih yang ingin mengajukan permohonan Isbat Nikah harus ke Pengadilan Agama Kabupaten Muara Enim yang jaraknya cukup jauh dan dikenakan biaya sekitar Rp. 600 ribu. Sehingga, jarak yang jauh dan biaya ini mengakibatkan masyarakat memilih enggan untuk mengajukan sidang Isbat Nikah.

“Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Prabumulih mencarikan solusi agar bisa melayani permohonan sidang Isbat Nikah langsung di Kota Prabumulih sehingga mempermudah Isbat Nikah bagi masyarakatn”, pintanya.

Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengatakan, Isbat nikah masal ini digelar melihat masih banyaknya masyarakat Kota Prabumulih yang sudah menikah namun belum memiliki surat nikah yang sah.

Menurutnya, Untuk pelaksanaan Isbat nikah akan dilakukan 8 hakim dari pengadilan agama Muara Enim, Masing-masing hakim diperkirakan dapat menyelesaikan 40 pasang isbat per harinya sehingga kegiatan ini diperkirakan selesai dalam satu minggu.

“Kita menyiapkan sebanyak 2500 pasang kartu nikah, pasangan yang mengajukan permohonan 2098 dan yang sudah terverifikasi sebanyak 2020 pasangan”, ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Gubernur Alex Noerdin bersama Walikota Prabumulih Ridho Yahya juga melakukan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada 10 masyarakat tidak mampu. Pembangunan rumah ini melalui program Pemerintah Kota Prabumulih yakni melalui Infak, zakat dan sedekah dari 5 ribu lebih pegawai dilingkungan Pemkot Prabumulih yang jumlahnya dalam satu bulan mencapai Rp. 300 juta lebih.

“Rumah ini diberikan kepada masyarakat tidak mampu, sampai saat ini sudah kita berikan 337 unit rumah ke masyarakat tidak mampu di Kota Prabumulih”, ujar Ridho Yahya

Sementara itu, Direktur Apeksi Dr. Sarimun Hadi Saputra mengatakan, sangat mengapresiasi Pemkab Prabumulih yang telah menjalankan program pembangunan rumah bagi masyarakat tidak mampu melalui infaq dari para pegawai. Menurutnya, jika seluruh Kepala Daerah di Indonesia menjalankan program ini akan sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat tidak mampu.

“Ini bisa kita sebut langkah, karena sangat jarang bisa terjadi, selain itu rumah ini dibangun melalui dana infak pegawai, program ini layak masuk dalam catatan rekor MURI”, terangnya.

Untuk diketahui, selama 2 tahun 8 bulan program berjalan, Pemerintah Kota Prabumulih telah membangun 337 unit rumah baru bagi warga miskin menggunakan dana zakat dan infaq pegawai.

Selain itu, ribuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) juga berhasil diperbaiki dengan menggunakan dana Kementerian PU Pera. Rinciannya, 2014 sebanyak 756 unit, 2015 sebanyak 259 unit dan 2016 sebanyak 603 unit.

Bahkan, program pengentasan RTLH di Prabumulih dilirik dan masuk rekor MURI sebagai kota dengan pengentasan RTLH terbanyak tanpa menggunakan dana APBD. Warga penerima bantuan, tidak hanya mendapatkan rumah baru tetapi juga sertifikat gratis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).(ADV. Humas Pemprov)

Online Paper Updated at: 11.28.00

RIBUAN WARGA PALEMBANG KEMBALI DEMO

RIBUAN WARGA PALEMBANG KEMBALI DEMO

Palembang -

Ribuan umat Muslim di Palembang kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut pihak kepolisian menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Massa menilai Ahok pantas dihukum lantaran menghina dan melecehkan Alquran.

Massa yang berasal dari beragam organisasi masyarakat Islam itu melakukan longmarch dari Masjid Agung Palembang menuju kantor DPRD Sumatera Selatan sejauh lima kilometer. Mereka mengatasnamakan Gerakan Umat Islam Sumsel (GUIS).

Ketua Front Pembela Islam Sumsel Habib Mahdi mengungkapkan, pihaknya siap mengawal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah memperkarakan Ahok ke polisi. Menurut dia, jika Ahok tidak ditangkap dan pencalonannya dibiarkan, maka akan memberikan musibah bagi bangsa Indonesia.

"Bukan hanya ibu kota yang dapat musibah, tapi seluruh Tanah Air. Kami menuntut Ahok ditangkap, jangan biarkan dia terus maju sebagai calon gubernur Jakarta," ungkap Habib Mahdi dalam orasinya di halaman kantor DPRD Sumsel, Jumat (14/10).

Dikatakannya, pihak kepolisian terkesan lamban mengusut kasus ini. Presiden Djoko Widodo juga terkesan membiarkan kasus ini meluas meski terus mendapat kecaman dari umat Islam.

"Polisi jangan bodohi warga. Ahok itu menghina Islam. Hati-hati polisi tentang penista agama. Umat Islam siap jihad ke Jakarta. Satu kata, kita harus lawan Ahok. Kita cinta Indonesia, tapi apabila dengan kelakuan Ahok ini sudah kelewatan. Jangan macam-macam dengan umat Islam," tegasnya.

"Kami kasih waktu seminggu lagi bagi kepolisian, jika tidak kami akan datang ke Jakarta dengan massa yang lebih banyak lagi," tukasnya.

[hhw]

Online Paper Updated at: 18.37.00

 
back to top